VIVAnews - Pemerintah Italia mengesahkan keberadaan pasukan keamanan tambahan, di luar kepolisian dan militer, untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan kejahatan dalam berbagai bentuk.
Pasukan itu dinamakan pasukan patroli warga negara dan akan mulai bertugas pekan depan. Anggota pasukan sebagian besar terdiri atas sukarelawan berusia paling muda 18 tahun.
Mereka diperbolehkan membawa senjata dan hanya membantu berjaga di sejumlah lokasi di kota tanpa memiliki kekuatan hukum. Mereka juga akan melaksanakan sejumlah patroli harian. Namun belum jelas berapa jumlah personel yang akan disebar.
Tindakan pemerintah tersebut memicu kontroversi karena kelompok sayap kiri menyebut program tersebut sebagai bentuk baru fasisme di mana otoritas memiliki kuasa untuk berhadapan dengan warga negara yang tidak mematuhi peraturan.
Kritikus menghubungkan tindakan pemerintah Italia ini dengan bekas peraturan Nazi Jerman di mana rezim Nazi menunjuk warga negara sebagai anggota polisi rahasia untuk mematai-matai tetangga mereka.
Pemerintahan Perdana Menteri Silvio Berlusconi disebut melakukan penghasutan agar undang-undang baru pertahanan tersebut dibentuk sebagai upaya membasmi kekerasan yang berkaitan dengan kelompak tertentu dan serangan jalanan yang biasanya dipicu oleh mafia Italia.
Sementara itu, menteri dalam negeri Italia, Roberto Maroni, menyangkal bahwa pemerintah bersikap mewaspadai warga negara. Pemerintah hanya ingin mengawasi warga negara, bukan untuk menciptakan kekuasaan baru. Pemimpin oposisi menyebut tindakan tersebut bersifat menghasut dan berbahaya. Dia menuntut agar pasukan pengawas tersebut dibubarkan.
Citroen Luncurkan Mobil SUV Terbaru di Indonesia, Harga Rp200 Jutaan
Citroen secara resmi meluncurkan mobil SUV terbaru, The All New C3 Aircross pada hari ini untuk pasar Indonesia. Mobil ini hadir dengan berbagai fitur modern yang nyaman.
