Ini 10 Prioritas Bagi Pemimpin Baru RI Versi Mantan Ekonom Bank Dunia
- VIVAnews / Renne Kawilarang
VIVAnews - Siapapun pemimpin baru di Indonesia usai Pemilu nanti tidak saja mempertahankan pencapaian yang telah diraih presiden sebelumnya. Sebagai negara yang kian berpengaruh di lingkup regional dan global, Indonesia perlu pemimpin yang harus memperbaiki beberapa kelamahan di beberapa sektor, seperti ekonomi, sosial, pertahanan, penegakan hukum dan kebijakan luar negeri.
Demikian menurut mantan kepala ekonom Bank Dunia, Vikram Nehru. Dalam kunjungannya ke Jakarta hari ini, Nehru menjabarkan seberapa krusial pemilu Indonesia dan pengaruhnya, tidak saja bagi rakyatnya sendiri namun juga bagi percaturan internasional.
Atas undangan Bakrie Center Foundation, Nehru juga memaparkan sejumlah sektor yang harus menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia di bawah pemimpin yang baru. Ahli dalam isu-isu ekonomi-politik internasional, Nehru kini pakar kebijakan publik ASEAN di Carnegie Endowment for International Peace (CEIP), sebuah lembaga pengkaji pemikiran (think tank) kelas dunia yang berbasis di Washington DC, AS.
"Setidaknya ada sepuluh prioritas yang harus diperhatikan pemimpin baru Indonesia usai pemilu mendatang. Prioritas-prioritas ini terbagi dalam beberapa bidang, seperti ekonomi, sosial, pertahanan, penegakan hukum dan kebijakan luar negeri," kata Nehru.
Dari sekian prioritas itu, yang paling mendesak adalah perbaikan infrastruktur. "Indonesia saat ini hanya menganggarkan sekitar 3 persen dari total Produk Domestik Bruto (GDP) untuk infrastruktur. Ini tidak cukup, minimal harus lebih dari dua kali lipat. Negara-negara maju seperti AS rata-rata menganggarkan 10% dari GDP untuk infrastruktur, India saja 7 persen," kata Nehru, yang berkarir di Bank Dunia selama 30 tahun.
Prioritas kedua, menurut Nehru, adalah perbaikan ketenagakerjaan. "Pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa melaju lebih cepat lagi bila tidak disertai penyediaan lapangan kerja yang cukup. Selain itu pemerintah juga harus meningkatkan kualitas pekerja, bagaimana memperbanyak pelatihan bagi pekerja yang berketerampilan rendah di sektor informal untuk menjadi pekerja ahli di sektor formal," kata Nehru.
Untuk prioritas berikut, mantan direktur Bank Dunia untuk program pengentasan kemiskinan itu juga memaparkan bahwa pemerintahan yang baru harus memberi perhatian serius kepada pendidikan. Ini terkait dengan penyediaan para pekerja yang terampil, dimana mereka harus dibekali dengan kualitas pendidikan yang bagus, tidak saja di tingkat dasar dan menengah namun juga sampai tingkat perguruan tinggi.
Untuk sektor berikut, prioritas yang harus diperbaiki adalah pemberantasan korupsi. "Selain mendukung penguatan kewenangan dan kualitas Komisi Pemberantasan Korupsi, pemimpin yang baru juga harus konsisten menciptakan mekanisme pencegahan korupsi di tingkat birokrasi. Salah satu cara adalah menerapkan sistem e-government, yang membuat birokrasi jadi lebih efisien dan transparan.
Prioritas-prioritas berikut bagi Nehru adalah peningkatan dan pemerataan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat agar mereka mendapat yang sama dalam mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan. Selain itu pemerintah baru harus meningkatkan lagi kesetaraan bagi kaum perempuan di berbagai sektor. Pelestarian lingkungan juga satu prioritas lain yang harus diperhatian untuk menciptakan keseimbangan alam dan sumber daya yang berkelanjutan.
Klaim Wilayah
Dalam kebijakan luar negeri, prioritas yang harus diperhatian pemimpin baru Indonesia adalah harus lebih bijak dalam mencermati perimbangan kekuatan di skala regional dan global, terutama terkait dengan bangkit China dan fokus AS atas Asia. "Sengketa wilayah di Laut China Selatan, misalnya, melibatkan sejumlah negara. Apalagi belakangan ini China dikabarkan juga mengklaim sebagian perarian di sebelah utara lepas pantai Pulau Natuna yang menjadi kedaulatan Indonesia. Ini harus mendapat perhatian serius," kata Nehru.
Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Nehru juga melihat Indonesia belakangan ini menambah maupun memperbarui alat utama sistem persenjataan. Namun ini bukan berarti Indonesia harus bisa bersaing dengan China, yang paling agresif memperkuatan persenjataannya setelah AS.
"Indonesia harus mengembangkan alutsistanya secara pintar. Ini bisa dilakukan dengan membangun atau memperkuat aliansi keamanan dengan sejumlah negara kuat, selain juga dengan para tetangganya di ASEAN. Ini bisa dilakukan dengan negara-negara yang sama-sama menegakkan demokrasi dan HAM, seperti Australia, Jepang, India, Korea Selatan, dan Amerika Serikat," kata Nehru.
Kementan Lepas Ekspor Komoditas Perkebunan ke Pasar Asia dan Eropa
Kementan lepas ekspor komoditas kelor 21 ton ke Cina, komoditas kelapa 33 ton ke Yordania, komoditas teh 200 kilogram ke Turki dan Rusia.
