Sumber :
- REUTERS/Damir Sagolj
VIVAnews - Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra, menolak untuk menggelar percepatan pemilihan umum untuk mengatasi krisis unjuk rasa besar-besaran yang masih membelit negara kerajaan itu. Adik mantan PM Thaksin Sinawatra itu menilai situsi di negaranya belum cukup aman untuk digelar pemilu.
"Situasi saat ini sangat sensitif. Bukan berarti kami selama ini memilih mundur dan tidak bersikap. Biarkan polisi bertindak tahap demi tahap. Untuk langkah pertama, mereka telah bernegosiasi,"ujar Yingluck seperti dilansir kantor berita BBC, Jumat 29 November 2013.
Yingluck berjanji tidak akan menggunakan kekerasan untuk mengatasi pendudukan gedung kementerian oleh para demonstran.
Namun, lanjut Pemimpin Partai Pheu Thai itu, jika negosiasi gagal dilakukan, pemerintah akan menempuh langkah selanjutnya. "Dan, satu-satunya hal yang dibutuhkan oleh negara ini yaitu kami perlu melindungi demokrasi," ujarnya.
Kemarin, dia menyerukan kepada para demonstran untuk segera mengakhiri aksi unjuk rasa. Namun, pemimpin kelompok demonstran, Suthep Thaugsuban, telah menolak permohonan Yingluck.
"Kami tidak akan membiarkan mereka kembali bekerja," ujar mantan Wakil Perdana Menteri itu pada Kamis kemarin dalam sebuah pidato.
Hingga Jumat ini, sekitar seribu pengunjuk rasa berhasil menerobos masuk ke markas militer. Namun, mereka tidak masuk ke dalam gedung militer.
Menurut pantauan reporter BBC, para pengunjuk rasa berkumpul di taman sambil mendengarkan pidato dari para pemimpin di panggung yang sebelumnya mereka bangun. Massa meminta agar tentara militer keluar dan mendukung aksi mereka.
"Kami ingin tahu di posisi mana mereka berada," ujar perwakilan pengunjuk rasa kepada Reuters.
BBC menyebut atmosfer unjuk rasa dalam keadaan tertib dan otoritas berwenang terlihat menghindari konfrontasi. Para pengunjuk rasa lantas meninggalkan gedung itu secara tenang.
Sebelumnya, massa anti pemerintah menyemut dalam dua hari terakhir di jalan-jalan kota Bangkok. Senin lalu, sekitar 100 ribu demonstran anti pemerintah kembali turun ke jalan ibu kota dan melakukan long march ke berbagai jalan utama, termasuk ke kantor-kantor berita.
Mereka juga telah menduduki berbagai gedung pemerintahan. Beberapa laporan menyebut aksi unjuk rasa tersebut harus diakhiri segera pada 5 Desember mendatang, ketika Kerajaan Thailand merayakan hari jadinya.
Mereka menuntut PM Yingluck agar segera turun dari jabatannya. Hal ini dipicu rencana amnesti politik pemerintah yang berpotensi mengampuni kakaknya, Thanksin, yang kini tengah berada di negara pengasingan.
Namun, tidak diketahui di mana keberadaan Thaksin saat ini. Dengan adanya rencana amnesti itu, memungkinkan Thaksin pulang ke Thailand tanpa hukuman penjara.
Dia pernah digulingkan pada 2006 dalam kudeta militer dan divonis dua tahun penjara karena korupsi. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Kemarin, dia menyerukan kepada para demonstran untuk segera mengakhiri aksi unjuk rasa. Namun, pemimpin kelompok demonstran, Suthep Thaugsuban, telah menolak permohonan Yingluck.
