Sumber :
- REUTERS/Kevin Lamarque
VIVAnews -
Presiden Amerika Serikat Barack Obama membatalkan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang diagendakan bulan depan di Moskow. Hal ini dikonfirmasi Gedung Putih.
Dikutip dari Kantor Berita Reuters , Rabu 7 Agustus 2013, keputusan ini diambil setelah Pemerintahan Obama beberapa menyatakan kecewa atas keputusan Moskow yang memberikan suaka sementara untuk mantan agen mata-mata AS, . Moskow juga menolak permintaan AS agar Snowden diseret ke meja hijau atas tuduhan kriminal dan spionase.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Dikutip dari Kantor Berita Reuters , Rabu 7 Agustus 2013, keputusan ini diambil setelah Pemerintahan Obama beberapa menyatakan kecewa atas keputusan Moskow yang memberikan suaka sementara untuk mantan agen mata-mata AS, . Moskow juga menolak permintaan AS agar Snowden diseret ke meja hijau atas tuduhan kriminal dan spionase.
Dalam pernyataannya, Gedung Putih mengapresiasi sejumlah prestasi yang dicapai antara Rusia dan AS, namun ada "kemunduran" di sejumlah isu lain. "Seperti pertahanan rudal dan pengawasan senjata, perdagangan dan hubungan komersial, isu global keamanan, dan hak asasi manusia serta masyarakat sipil."
"Keputusan Rusia yang mengecewakan di mana memberi suaka sementara kepada Edward Snowden juga menjadi salah satu faktor pertimbangan kami dalam menilai hubungan bilateral dua negara," demikian dalam pernyataan mereka.
Pada Selasa lalu, Obama mengaku akan menghadiri KTT G-20 di St Petersburg, Rusia. Namun, Obama pun menyatakan kekecewaannya pada keputusan Moskow terkait Snowden.
Sementara itu, Senator Charles Schumer memuji keputusan Obama yang membatalkan pertemuannya dengan Putin. "Presiden sudah mengambil keputusan yang benar. Presiden Putin tidak layak mendapat hormat pada pertemuan puncak bilateral," kata dia. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dalam pernyataannya, Gedung Putih mengapresiasi sejumlah prestasi yang dicapai antara Rusia dan AS, namun ada "kemunduran" di sejumlah isu lain. "Seperti pertahanan rudal dan pengawasan senjata, perdagangan dan hubungan komersial, isu global keamanan, dan hak asasi manusia serta masyarakat sipil."
