- Antara/ Ujang Zaelani
VIVAnews - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat baru-baru ini mengeluarkan laporan tahunan mengenai kebebasan beragama tahun 2012. Dalam laporan itu, AS menyoroti masih lemahnya jaminan dan perlindungan pemerintah atas kebebasan beragama di Indonesia.
Dalam ringkasan eksekutif laporan itu, yang dipublikasikan dalam bahasa Indonesia oleh Kedutaan Besar AS hari ini, Washington mencatat beberapa anomali atas sikap pemerintah RI dalam kebebasan beragama di negaranya. Ini merupakan bagian dari "2012 Report on International Religious Freedom," yang merupakan laporan tahunan Deplu AS soal kebebasan beragama di mancanegara.
Mengenai Indonesia, laporan itu mencatat bahwa Undang-Undang Dasar telah menjamin kebebasan beragama, namun beberapa peraturan perundang-undangan membatasinya.
"Secara umum pemerintah menghormati kebebasan beragama bagi enam agama yang diakui secara resmi, namun tidak bagi kelompok-kelompok yang berada di luar keenam agama tersebut, atau kelompok-kelompok yang ada di dalam enam agama resmi yang mempunyai pemahaman yang dianggap oleh para pemimpin lokal atau nasional menyimpang atau melecehkan agama," demikian ringkasan laporan itu.
Deplu AS mencatat sikap hormat pemerintah RI terhadap kebebasan beragama tidak mengalami perubahan signifikan selama 2012. "Namun, tahun lalu, pemerintah terkadang gagal melindungi hak-hak kelompok agama minoritas. Ada laporan-laporan yang menyatakan bahwa polisi bekerja sama dengan kelompok garis keras dalam melawan anggota sekte yang mereka anggap “menyimpang” saat menegakkan peraturan perundang-undangan yang membatasi kebebasan beragama," tulis laporan AS.
Dalam beberapa contoh, ungkap laporan AS, aparat keamanan pemerintah gagal bertindak ketika pelaku non-pemerintah menyerang sekte-sekte minoritas. Juga terdapat laporan bahwa pejabat pemerintah dan pihak kepolisian menyaksikan proses pindah agama secara paksa belasan pengikut Shia menjadi Islam Sunni di Jawa Timur.
"Pemerintah Daerah terus menghalangi pembangunan rumah ibadah oleh kelompok-kelompok minoritas di dalam lingkungan mereka, dan pemerintah pusat dinilai gagal untuk menjalankan dua putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengizinkan pembangunan untuk dua gereja Kristen.
Selama tahun tersebut (2012), sejumlah pemerintah daerah memberlakukan ketetapan yang membatasi atau melarang praktik bebas bagi Muslim Ahmadiyah," demikian kutipan laporan itu.
Peran AS
Selama 2012, Pemerintah AS membahas kebebasan beragama dengan pemerintah dan para pemimpin masyarakat di Indonesia. Melalui berbagai upaya organisasi dan program budaya, pihak kedutaan dan konsulat menekankan pentingnya rasa hormat atas keberagaman dan toleransi beragama.
"Melalui media massa, kegiatan public speaking, pertukaran pemuda dan program pendidikan, pemerintah AS mempromosikan pesan toleransi beragama kepada jutaan orang di seluruh Indonesia," demikian kutipan laporan tersbeut
AS juga mencatat, menurut sensus pemerintah 2010, sensus terakhir yang ada, jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 237 juta. Sekitar 87 persen dari populasi adalah Muslim, 7 persen beragama Protestan, 3 persen Katolik Roma, dan 1,5 persen beragama Hindu. Kelompok beragama lainnya (Buddha, penganut kepercayaan pribumi tradisional, Konfusius, golongan agama Kristiani lainnya, serta kelompok lain yang tidak termasuk dalam pertanyaan sensus) berjumlah sekitar 1,25 persen dari populasi.
Populasi Muslim negeri ini hampir seluruhnya Sunni. Dari lebih 207 juta Muslim, diperkirakan satu hingga tiga juta adalah Syiah. Terdapat banyak kelompok- kelompok Muslim yang lebih kecil, termasuk sekitar 200.000-400.000 jemaah komunitas Muslim Ahmadiyah.
Versi lengkap penilaian AS atas Kebebasan Beragama di Indonesia pada 2012 telah diunggah ke laman Kedutaan Besar AS di Jakarta. Sudah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia, versi lengkap laporan itu bisa dilihat pada tautan berikut ini: http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/keyreports_irf-2012-id.html
Bobby Nasution akan Jalin Komunikasi dengan NasDem dan PKB untuk Pilgub Sumut
Usai mengantongi surat penugasan dari DPP Partai Golkar, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution atau Bobby Nasution akan menjalin komunikasi dengan Partai NasDem da
