Sumber :
- REUTERS/John Kolesidis
VIVAnew
- Serikat pekerja dan seluruh media massa di Yunani berencana menggelar mogok kerja besar-besaran pada Kamis tengah malam waktu setempat. Ini bentuk protes kepada pemerintah, yang menutup stasiun televisi dan radio Hellenic Broadcasting Corporation (ERT) pada Selasa kemarin.
Stasiun berita BBC mengungkapkan seluruh insan media di Yunani berencana mogok kerja selama 24 jam penuh. Para jurnalis dari berbagai media ikut serta menyerukan protes terbatas. Namun beberapa pekerja di stasiun televisi ERT yang masih bekerja, menolak untuk bergabung.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Stasiun berita BBC mengungkapkan seluruh insan media di Yunani berencana mogok kerja selama 24 jam penuh. Para jurnalis dari berbagai media ikut serta menyerukan protes terbatas. Namun beberapa pekerja di stasiun televisi ERT yang masih bekerja, menolak untuk bergabung.
Menurut mereka tindakan yang diambil pemerintah sangat tidak adil dan mengakibatkan sebanyak 2.655 pekerja terpaksa menganggur. Hal serupa juga dikatakan pemimpin kelompok oposisi Yunani, Alexis Tsipras, yang sebelumnya menjelaskan penutupan media milik pemerintah tersebut sebagai tindakan ilegal.
"Sering kali kata 'kudeta' dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Namun dalam kasus ini, istilah itu pantas diucapkan," ujar Tsipras.
Keputusan pemerintah untuk menutup ERT juga menuai kecaman dari dari koalisi pemerintah.
"Kami secara tegas menolak keputusan dan manajemen pemerintah," ujar perwakilan Partai Sosialis, Pasok.
Sementara anggota koalisi lainnya, Partai Demokrasi Sayap Kiri mengatakan penutupan stasiun TV ERT sebagai sesuatu yang tidak perlu. Menurut mereka lebih baik stasiun TV itu cukup direstrukturisasi saja.
Bahkan Uskup Leronymos dari Gereja Ortodok Yunani, sampai ikut bersuara dan mengungkapkan keprihatinannya. Menurut Leronymos pekerja ERT menjadi korban, karena pengabdian mereka selama berpuluh-puluh tahun menjadi sia-sia.
Sementara di mata Perdana Menteri Yunani, Antonis Samaras, penutupan ini perlu dilakukan, karena ERT merupakan simbol pemborosan dan kurang transparansi dalam pengelolaannya. Selain itu Samaras menyebut keputusan ini sengaja dibuat untuk memenuhi tuntutan kewajiban memperoleh dana bantuan yang dikucurkan oleh Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional (IMF).
"Kami tidak menutup stasiun TV dan radio selamanya. Bahkan, saat ini kita akan memiliki stasiun TV dan radio yang lebih berkualitas dan sesuai," ujar Samaras. Menurut dia, tindak korupsi dan kesalahan manajemen sudah lama terjadi dan meluas di ERT. Hal itu menyebabkan media itu menyedot dana rakyat yang tidak sedikit.
PHK Massal
Namun pemerintah berjanji akan kembali membuka media itu dengan format yang baru dan jumlah karyawan yang lebih ramping. Seluruh karyawan ERT yang berjumlah 2.655 dan terpaksa kehilangan pekerjaannya, dijanjikan pemerintah akan menerima pesangon.
Mereka juga dibolehkan kembali melamar bekerja di media tersebut dengan sistem organisasi yang lebih ramping. Pengumuman penutupan stasiun TV dan radio milik pemerintah tersebut dilakukan setelah berbulan-bulan karyawan ERT menggelar mogok kerja.
Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes mereka terhadap rencana pemerintah yang berniat merestruktur stasiun TV tersebut.
"Kami sangat terkejut dan marah mendengar keputusan tersebut. Apa yang tidak bisa saya terima adalah dalam sebuah negara berdemokrasi, Yunani tidak akan memiliki stasiun TV," ujar jurnalis di desk internasional, Odin Linardatou.
ERT mulai mengudara pada tahun 1938 silam dan didanai pemerinta melalui pungutan iuran listrik. Setiap rumah tangga dikenai iuran tambahan senilai 4,30 Euro atau Rp57 ribu.
Selain memiliki tiga stasiun TV lokal, ERT juga mempunyai empat stasiun radio nasional, regional dan siaran luar negeri bernama Voice of Greece. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut mereka tindakan yang diambil pemerintah sangat tidak adil dan mengakibatkan sebanyak 2.655 pekerja terpaksa menganggur. Hal serupa juga dikatakan pemimpin kelompok oposisi Yunani, Alexis Tsipras, yang sebelumnya menjelaskan penutupan media milik pemerintah tersebut sebagai tindakan ilegal.
