Ini Penjelasan Obama soal Penyadapan Warga AS

Presiden Barack Obama
Sumber :
  • REUTERS/Kevin Lamarque
VIVAnews -
Pelaku Jambret Tinggalkan Mobil Patroli Polisi yang Dia Bawa Kabur di Pinggir Jalan Lalu Kabur
Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, Jumat siang waktu setempat membenarkan adanya program pengawasan bernama PRISMA terhadap aktivitas warga AS di telepon dan internet.

5 Cara Ampuh Melepaskan Diri dari Kecanduan Alkohol

Presiden ke-45  AS itu bahkan mendukung diberlakukannya program pemerintah itu dengan alasan bahwa program pengawasan perlu dilakukan demi keselamatan warga AS sendiri.
Holding BUMN InJourney Siap Sambut Mudik dan Libur Lebaran 2024


Hal ini disampaikan Obama saat berkunjung ke Silicon Valley, California seperti dikutip kantor berita CNN , Sabtu 8 Juni 2013.

Obama menyatakan, kendati pemerintah melakukan pemantauan terhadap telepon yang dilakukan warga, namun komite intelijen tidak mengorek isi pembicaraan tersebut.


"Terkait dengan pembicaraan melalui telepon, tidak ada satu pun orang yang mendengarkan isi pembicaraan tersebut. Isi dari program ini bukan seperti itu," ujar Obama.


Obama berdalih, yang dilakukan oleh komite intelijen hanya memeriksa nomor telepon dan asal telepon itu dibuat. "Mereka tidak melihat nama penelepon dan mengetahui isi pembicaraan itu," kata dia.


Menurut Obama, melalui program ini, komite intelijen dapat mendeteksi potensi ancaman tindak terorisme. Dia menambahkan, apabila komite intelijen ingin mengorek isi pembicaraan, maka mereka harus memiliki izin dari hakim federal. "Sebuah prosedur yang sama ketika melakukan investigasi terhadap para kriminal," kata Obama.


Menurut Obama, alasan diberlakukannya program pengawasan yang dimulai sejak tahun 2006 silam itu tidak lain hanya untuk melindungi keselamatan warga AS. Namun dia berdalih juga tidak ingin melanggar hak privasi rakyatnya.


"Sejak awal menjabat kembali sebagai Presiden AS, saya berkomitmen akan dua hal. Yaitu, untuk memastikan keselamatan warga AS dan menegakkan konstitusi negara ini. Itu termasuk penegakan konstitusi terhadap hak pribadi tiap warga negara," ucap Obama.


Pernyataan ini diberikan Obama untuk menjawab sikap publik yang gerah dengan pemberitaan yang dimuat harian Inggris
The Guardian
dan koran AS,
Washington Post
pada Kamis kemarin. Obama menegaskan bahwa warga AS bukanlah target dari program pengawasan ini.


Hal itu juga diungkap oleh Direktur Intelijen Nasional AS, James Clapper pada Kamis kemarin yang ikut mengomentari artikel yang dimuat di
Wasington Post
. Menurut Clapper, artikel itu mengandung beberapa fakta yang tidak akurat.


Dia menyebut program dengan kode PRISMA itu mengumpulkan informasi terkait orang non AS yang bermukim di luar negeri Paman Sam itu.


"Program ini tidak digunakan terhadap warga atau siapa pun di AS. Informasi yang dikumpulkan melalui program ini merupakan petunjuk penting dan berharga yang digunakan untuk melindungi negeri ini dari ancaman besar yang menghantui AS," kata dia.


Bahkan Obama menyebut program ini telah disetujui oleh anggota parlemen yang duduk di kongres. Beberapa raksasa perusahaan internet seperti Microsoft, Yahoo, Google, Facebbook, PalTalk, AOL, Skype, Youtube dan Apple disebut
Washington Post
sebagai salah satu peserta program tersebut.


Mereka dituduh ikut memberikan data pribadi pelanggan mereka kepada NSA dan FBI.


Bantahan Perusahaan Internet
Namun dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Kamis kemarin, baik Google, Apple, Yahoo dan Facebook membantah tuduhan yang dialamatkan oleh harian
Washington Post
. Laman
Al Jazeera
, Jumat 7 Juni 2013 melansir mereka mengatakan tidak pernah memberikan akses langsung ke pusat server.


"Google sangat peduli terhadap keamanan data para pelanggan kami. Kami akan mengungkap data pengguna kepada pemerintah hanya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," tulis perwakilan Google.


Perusahaan raksasa internet yang didirikan tahun 1998 itu mengatakan tidak pernah memiliki jalur rahasia untuk memfasilitasi pemerintah memperoleh data pribadi pelanggannya.


"Dari waktu ke waktu, publik kerap menuduh kami membuat jalur rahasia bagi pemerintah untuk masuk ke dalam sistem kami. Tetapi kami tidak pernah memiliki jalur itu," bantah Google.


Bantahan yang sama juga disampaikan oleh Facebook. Kepala Layanan Keamanan Facebook, Joe Sullivan, dalam pernyataannya mengatakan bahwa melindungi privasi pelangganya merupakan prioritas utama media sosial besutan Mark Zuckerberg itu.


"Kami tidak pernah memberikan akses kepada organisais pemerintah apa pun ke server Facebook," kata Sullivan menegaskan. (eh)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya