AS: Penyadapan Perlu untuk Keamanan Negara

Gedung Putih
Sumber :
  • Wikipedia/Matt H. Wade

VIVAnews - Pemerintah Amerika Serikat membenarkan adanya penyadapan oleh pihak intelijen terhadap jutaan pengguna telepon genggam. Mereka mengatakan penyadapan perlu demi menjaga keamanan negara dari tindak terorisme.

"Penyadapan adalah alat yang penting untuk melindungi negara dari ancaman teroris," kata Juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, seperti dilansir The Guardian, 6 Juni 2013.

Dia membantah bahwa penyadapan dilakukan pada percakapan telepon. Yang diterima Badan Keamanan Nasional AS (NSA) dan Biro Investigasi Federal (FBI), kata dia, hanya metadata berisi nomor telepon, durasi, waktu menelepon dan lokasi peneleponan.

"Informasi yang didapatkan tidak termasuk isi komunikasi atau nama dari pemilik. Hanya rincian peneleponan, seperti nomor dan lama percakapan," dalih Earnest.

Hadiri Buka Puasa Partai Golkar, Prabowo-Gibran Duduk Semeja dengan Airlangga

Namun menurut Guardian, melalui metadata itu, seseorang bisa dengan mudah melacak identitas penelepon dan yang ditelepon, nama, alamat, nomor SIM, riwayat kartu kredit, nomor jaminan sosial dan banyak data pribadi lainnya.

Dari data-data ini, penyidik bisa mencari tahu aktivitas seseorang, terutama yang tengah menjadi target operasi.

Praktik ini terbongkar setelah The Guardian berhasil mendapatkan salinan perintah pengadilan kepada Verizon, provider telekomunikasi terbesar di AS, untuk memberikan laporan percakapan pelanggannya setiap hari.

Sejak 2006

Jumat Agung, Presiden Jokowi Ajak Resapi Makna Pengorbanan Yesus Kristus

Perintah ini berlaku selama tiga bulan mulai April lalu dan berakhir 19 Juli mendatang. Dasar perintah ini adalah Undang-undang Pengawasan Intelijen Asing (Fisa) yang diamandemen oleh Undang-undang Patriot tahun 2001, pasca serangan 9/11.

Ini adalah kasus penyadapan pertama pada pemerintahan Barack Obama yang terbongkar media. Ketua komite intelijen di Senat AS Dianne Feinstein mengatakan bahwa praktik pengumpulan data jutaan warga kemungkinan telah dilakukan AS sejak tahun 2006. Per tiga bulan, kata dia, perintah ini diperbarui.

"Ini dimaksudkan untuk melindungi Amerika. Rakyat ingin tanah air mereka aman. Sejauh yang saya tahu, April lalu tepat tiga bulan pembaharuan surat perintah yang telah berjalan selama tujuh tahun," kata Feinstein.

Menurutnya, penyadapan ini dibenarkan secara hukum karena dikeluarkan oleh lembaga yang sah atas perintah intelijen AS. Namun James Jaffer, wakil direktur bagian hukum di American Civil Liberties Union mengatakan bahwa AS telah melanggar hak-hak demokratis warga melalui praktik ini.

"Dari sudut pandang kebebasan sipil, program ini sangat mencemaskan. Para agen pemerintah mengawasi orang-orang yang tidak bersalah dalam program ini. Ini membuktikan bahwa hak-hak demokrasi kita telah dilanggar secara diam-diam demi badan intelijen yang tidak bertanggung jawab," kata Jaffer. (ren)

Pertemuan Presiden Jokowi CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson. (foto ilustrasi)

Freeport Boss Meets Jokowi to Discuss Mining Contract Extension

Indonesian President Joko Widodo (Jokowi) received a visit from officials of mining company Freeport McMoran at the Merdeka Palace, Jakarta, on Thursday.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024