DUNIA

OPM Berkantor di Oxford Direstui Pemerintah Inggris?

Kantor resmi OPM dibuka di Oxford pekan lalu.

ddd
Sabtu, 4 Mei 2013, 11:43 Denny Armandhanu
Markas OPM di Belanda
Markas OPM di Belanda (Jackson Kumaat)

VIVAnews - Pembukaan kantor Organisasi Papua Merdeka di Oxford, Inggris, membuat pemerintah Indonesia berang. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, mengatakan pemerintah akan menuntut penjelasan dari Duta Besar Inggris di Jakarta.

Kedutaan Besar Inggris di Indonesia dalam pernyataannya kepada VIVAnews, Sabtu 4 Mei 2013, mengatakan bahwa pembukaan kantor OPM di Oxford sama sekali tidak mewakili sikap pemerintah Inggris.

"Kami mengerti keprihatinan pemerintah Indonesia dan sensitivitas isu dibukanya kantor Free West Papua (FWP) di Oxford," demikian pernyataan Kedubes Inggris.

Pemerintah Inggris menegaskan dukungan mereka pada integritas dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menafikan seluruh gerakan separatisme di Papua.

"Seperti yang disampaikan pemerintah Inggris pada Presiden Yudhoyono saat kunjungan yang sukses ke London, Inggris menyatakan tidak mendukung kemerdekaan provinsi Papua dan Papua Barat. Kebijakan Inggris adalah mendukung integritas wilayah Indonesia," Kedubes Inggris memastikan.

Menurut Kedubes Inggris, Dewan Kota Oxford meresmikan kantor OPM secara mandiri, tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah pusat di London.

"Dewan Kota Oxford tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan luar negeri pemerintah Inggris. Mereka mengambil keputusan sendiri untuk meresmikan kantor Free West Papua," ujar mereka, lagi.

Sebelumnya, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan akan memanggil Dubes Inggris untuk menegaskan sikap mereka soal dukungan terhadap NKRI. "Sementara itu, KBRI London akan melakukan langkah serupa terhadap Kementerian Luar Negeri Inggris di London. Semua langkah kami lakukan untuk memastikan kedaulatan NKRI," katanya.

Dalam siaran pers di situs freewestpapua.org, kantor perwakilan OPM resmi dibuka pada Minggu, 28 April lalu. Peresmian dihadiri Walikota Oxford Mohammad Niaz Abbasi, anggota parlemen Inggris Andrew Smith, mantan Walikota Oxford Elise Benjamin dan Koordinator Free West Papua Campaign Benny Wenda. (kd)

 



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
diaspora
05/05/2013
Tdk ada alasan RAS yg membenarkan papua utk berontak. INDONESIA ASAL KATANYA INDO & NESIA. INDO ARTINYA CAMPURAN. NESIA ADALAH SUKU BANGSA POLINESIA DAN MELANESIA. Jadi, Indonesia adalah campuran penduduk Polinesia dan melanesia. USA juga banyak RAS
Balas   • Laporkan
seperti yang telah lalu2 barat selalu ingin menghancurkan kedaulatan yang besar dan mulai mengancam mereka .. bahkan dinasti ustmaniyah(turki) pun ditumbangkann mereka melalui pencitraan dan proaganda2 .. Warga NKRI mari bersatu dan sadar akan hal ini
Balas   • Laporkan
zuhar
04/05/2013
Saatnya Bangsa Indonesia utk melindungi teroris yg mau menyerang bangsa2 yg merorongrong NKRI. Biarkan teroris mengembom kedutaan besar Inggris di Indonesia. Biar sama sama impas Inggris melindunngi OPM, NKRI melindungi teroris.
Balas   • Laporkan
idaayu
04/05/2013
Pesan Buat Inggris: kalau ngak mau disakiti, jangan menyakiti negara lain. NKRI adalah Negara Kedaulatan.
Balas   • Laporkan
scan
04/05/2013
kita cari ada gak pemberontak pemerintah Inggris kita suruh buat perwakilan di Indonesia. gimana mereka mau gak ?
Balas   • Laporkan
Adhi
04/05/2013
Tangkap benny Wenda dan adili di Indonesia ...perusak Negara harus mati di Negara sendri...JanGan biar kan DiA berkoar di luar negri ,....
Balas   • Laporkan
Adhi
04/05/2013
Tangkap benny Wenda dan adili di Indonesia ...perusak Negara harus mati di Negara sendri...JanGan biar kan DiA berkoar di luar negri ,....
Balas   • Laporkan
Adhi
04/05/2013
Tangkap benny Wenda dan adili di Indonesia ...perusak Negara harus mati di Negara sendri...JanGan biar kan DiA berkoar di luar negri ,....
Balas   • Laporkan
romychan
04/05/2013
jikalau rakyatnya hidup yg layak di tnh emas & tembaga ini, mungkin rakyat setempat tdk akan ribut2 merdeka. Yg timbul justru kelaparan yg mrk derita. Bgmn tdk mau teriak OPM? Sdgkan di daerah lain korupsi merajarela yg tdk ada efek jeranya.
Balas   • Laporkan
diaspora | 05/05/2013 | Laporkan
di Papua jg tjd korupsi, tdk ada kelaparan di Papua. Kemiskinan ada di seluruh wilayah Indonesia.


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com