11 Negara Sepakati Pembentukan Pokja Bidang Perdagangan

Menlu RI Marty Natalegawa (tengah) dan Menlu Australia Bob Carr (Kanan)
Sumber :
  • ANTARA/Nyoman Budhiana

VIVAnews - Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-5 Bali Process baru saja ditutup oleh Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, dan Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr, pada hari Selasa ini di Bali.

Arus Mobil saat Mudik 2024 Meningkat, Astra Infra Siapkan Hal Ini

Dari hasil pertemuan tingkat menteri yang berlangsung selama dua hari itu, Indonesia menyampaikan dua hal penting.

Hal penting pertama yang disampaikan yaitu pentingnya untuk tetap fokus kepada upaya pencegahan, deteksi dini dan perlindungan dalam menyelesaikan isu penyelundupan dan perdagangan manusia. Sementara poin penting kedua, Indonesia mengusulkan dibentuk suatu kelompok kerja (pokja) di bidang perdagangan manusia.

Hal ini tertulis dalam pernyataan pers Kementerian Luar Negeri RI yang diterima oleh VIVAnews Selasa, 2 April 2013.

Menurut Indonesia, kelompok kerja ini penting untuk segera dibentuk, mengingat isu perdagangan manusia kurang mendapat perhatian jika dibandingkan dengan masalah penyelundupan manusia ke negara lain.

"Melalui pertemuan ini, diharapkan ada dorongan bahwa masalah perdagangan manusia sama pentingnya dengan isu penyelundupan manusia. Oleh sebab itu perlu ada upaya-upaya khusus untuk mencegah, mendeteksi dan memberikan perlindungan terhadap masalah-masalah perdagangan manusia," ujar Menlu Marty seperti yang tertulis dalam rilis, Selasa 2 April 2013.

Masih menurut Marty, tanpa adanya pencegahan terhadap isu perdagangan manusia maka masalah serupa akan terus menerus terjadi.

Usulan RI Disepakati

PTM Bali Process kemudian merespon usulan Indonesia dengan langsung menyepakati pembentukan pokja khusus yang menangani masalah perdagangan manusia. Pokja ini memiliki kepentingan untuk tidak hanya memerangi kejahatan penyelundupan manusia dan perdagangan orang, tetapi juga dapat berkontribusi positif bagi upaya pencegahan, deteksi dini dan perlindungan dari fenomena maraknya kejahatan tersebut.

Selain itu, untuk memperkuat instrumen penegakkan hukum dalam penanganan penyelundupan manusia dan perdagangan orang, Bali Process juga menyambut baik gagasan Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan Pusat Kerjasama Penegakan Hukum Jakarta (JCLEC) yang berlokasi di Semarang. Indonesia sendiri telah memiliki instrumen hukum kriminalisasi kejahatan tersebut dalam Undang-Undang Imigrasi.

Melalui pertemuan Bali Process ini, Indonesia telah memanfaatkan kesempatan untuk dapat berdialog dan bertukar informasi dengan negara asal, transit dan tujuan penyelundupan dan perdagangan manusia. Pertukaran informasi ini dilakukan untuk memaksimalkan upaya pencegahan dan deteksi dini kedua kejahatan tersebut.

Bali Process merupakan pertemuan tingkat tinggi menteri yang dihadiri oleh 12 menteri dari 11 negara anggota. Sebanyak 200 delegasi dari 40 negara dan delapan peninjau hadir dalam pertemuan yang digelar pada tanggal 1-2 April 2013, di Nusa Dua, Bali.

Indonesia dan Australia ditunjuk menjadi ketua bersama dalam pertemuan ini. Dalam PTM ke-5, kedua negara menyambut bergabungnya tiga anggota baru dari status peninjau yaitu Amerika Serikat (AS), Persatuan Emirat Arab dan Badan PBB untuk urusan obat-obat terlarang dan kejahatan (UNODC).

Kegiatan kelompok usaha PT Bumi Resources Tbk.

BUMI Resources Cetak Laba Bersih US$117,4 Juta di Tahun 2023

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mencatatkan pendapatan secara konsolidasian mencapai US$6,57 miliar di sepanjang tahun 2023. Tercatat, bahwa pendapatan BUMI berdasarkan PSAK

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024