- REUTERS/Soe Zeya Tun
VIVAnews - Pemerintah Myanmar mengundang Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa untuk mengunjungi langsung provinsi Rakhine yang menjadi ladang konflik di negara tersebut. Dalam kunjungan itu, RI juga akan menyampaikan bantuannya pada Muslim Rohingya.
Usai Pidato Pernyataan Tahunan Menlu tahun 2013, Marty mengatakan bahwa dirinya akan melakukan kunjungan ke Rakhine pada Senin-Selasa pekan depan. Dia juga akan didampingi berbagai perwakilan organisasi di bidang perekonomian untuk melihat peluang yang ada di tempat itu.
"Di Rakhine, saya akan melihat langsung kondisi secara langsung. Tidak hanya Rohingya, tapi komunitas yang lebih luas di Rakhine. Melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mencoba cari tahu apa tantangan sebenarnya," kata Marty.
Marty mengatakan bahwa wilayah itu pasca konflik sangat memerlukan uluran tangan dermawan. Untuk itulah dalam kunjungannya nanti, Marty akan menyampaikan komitmen RI untuk menyumbang US$1 juta demi meringankan beban masyarakat di Rakhine.
Konflik di wilayah ini meletus pada Juni tahun lalu antara kelompok Buddha Rakhine dan etnis Muslim Rohingya. Diperkirakan, puluhan orang tewas dari kedua kubu.
Muslim Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan juga diduga menjadi korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat. Puluhan ribu warga etnis ini mengungsi ke negara tetangga.
Insiden ini tidak ayal menjadi hambatan bagi Myanmar yang tengah mereformasi diri menuju demokrasi. Indonesia, kata Marty, akan terus membantu proses demokrasi dan nilai-nilai HAM di kawasan dan di tingkat global. Hal ini masuk dalam
"Perkembangan di Myanmar adalah contoh konkrit. Tentunya proses demokratisasi tidak tanpa tantangan. Dan ketika tantangan itu terjadi, sebagai keluarga besar, ASEAN bahu membahu memberikan dorongan untuk tetap konsisten menjalankan demokrasi," ujarnya. (eh)
Anies soal Tawaran Jadi Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada yang Ngajak
Anies juga merespons soal kemungkinan dirinya bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto, termasuk jika ditawari kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran
