- ANTARA/Rosa Panggabean
VIVAnews - Direktur Eksekutif Badan PBB Urusan Narkoba dan Kriminalitas (UNDOC), Yuri Fedotov, beberapa waktu lalu mengunjungi Indonesia untuk kunjungan selama beberapa hari. Selama kunjungan itu, Fedotov memberi penghargaan atas kuatnya komitmen Indonesia dalam memperbaiki penegakan hukum, termasuk meningkatkan kemampuan institusi anti korupsi.
Dalam wawancaranya dengan media Rusia di Jakarta, Fedotov mengatakan bahwa UNODC tidak hanya menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia soal penguatan aturan hukum dan memperbaiki kinerja lembaga anti korupsi. Badan PBB itu juga ingin mempererat lagi kerjasama dengan Indonesia dalam memerangi kejahatan terorganisir lintasnegara, terorisme, dan penerapan reformasi lembaga pemasyarakatan.
"Pada khususnya kami juga memperkuat kerjasama dalam memerangi kejahatan atas lingkungan hidup, korupsi, penggunaan narkoba dan penyebaran virus HIV," kata Fedotov. Diplomat senior Rusia yang tengah dipercaya memimpin UNODC itu juga menekankan pentingnya strategi anti korupsi yang diterapkan Indonesia dan peran KPK, serta memuji upaya negeri ini dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menjamin independensi lembaga anti korupsi.
"UNODC dan para mitra kami siap untuk melanjutkan hubungan yang telah berjalan luar biasa dengan KPK dan kami akan melanjutkan dukungan upaya nasional dalam pencegahan dan pengentasan korupsi," kata Fedotov. Lembaga PBB yang dia pimpin, lanjut Fedotov, telah mengakui tugas KPK dalam merumuskan dan menerapkan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. "Kami tegaskan kembali komitmen UNODC untuk mendukung rencana strategis KPK," kata Fedotov.
Dia pun menyorot keterkaitan antara korupsi, sistem pidana, dan kejahatan atas hutan di Indonesia. "Para sindikat kriminal terorganisir lintasnegara yang beroperasi di Indonesia dan di kawasan Asia telah berperan dalam mengambil sumber daya alam secara tidak sah - seperti sumber alam yang dilindungi, kayu, ikan, dan hewan liar lainnya - serta kejahatan yang merusak lingkungan hidup.
Para sindikat inilah yang mengancam kesehatan dan kehidupan masyarakat. Untuk itu mereka harus ditindak," lanjut Fedotov.
Artikel ini kerjasama VIVAnews dan RBTH-Asia
KPU Tangerang Sebut Proses Pendaftaran Pemilukada 2024 Dibuka Mei
KPU Tangerang masih menunggu petunjuk teknis dalam pelaksanaan Pemilukada 2024.
