- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews - Mantan Menteri Penerangan Malaysia, Zainudin Maidin, dengan terang-terangan menghina mantan Presiden Indonesia BJ Habibie dalam sebuah artikel di laman Utusan Malaysia. Penghinaan dia sebutkan untuk menanggapi kunjungan Habibie di Malaysia.
Laman Bernama sempat menurunkan laporan mengenai kunjungan Habibie di Universitas Selangor, Malaysia, awal Desember 2012. Dalam pidatonya, Habibie mengupas sedikit kondisi Indonesia saat transisi dari Pemerintahan Soeharto kepada dirinya.
Habibie mengatakan, sistem demokrasi menjamin hak-hak warga. Tapi di sisi lain, Habibie menegaskan, warga pun harus bertanggung jawab.
"Saat ini, banyak orang yang berbicara mengenai hak-hak azasi di bawah demokrasi. Tapi, tidak ada yang berbicara mengenai tanggung jawab manusia," kata Habibie dalam acara bertajuk "Habibie and Indonesia's Transition to Democracy" itu.
Habibie yang mengambil alih pemerintahan saat Soeharto mundur, Mei 1998, merasa bertanggung jawab untuk memulihkan demokrasi di Indonesia, saat itu. Dan, hal yang pertama kali dia lakukan adalah membebaskan para tahanan politik era Orde Baru.
"Mereka yang melawan Pemerintah Indonesia tidak boleh dimasukkan ke dalam penjara. Sebab, penjara adalah untuk kriminal yang membahayakan masyarakat," katanya. Meski kebijakannya dipertanyakan banyak pihak, kata Habibie, dia tetap memproses pembebasan para tahanan politik tersebut.
Habibie menjadi Presiden RI paling singkat masa jabatannya, hingga kini. Dia menjabat dari tahun 1998 hingga 1999.
Selain pembebasan tahanan politik, Habibie pun membuat satu kebijakan yang menuai kontroversi hingga kini, menyetujui referendum bagi provinsi termuda Indonesia saat itu, Timor Timur pada 30 Agustus 1999. Hasil referendum ini, Timor Timur lepas dari kedaulatan Indonesia dan menjadi negara baru bernama Timor Leste. (umi)
Belum Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah, Hanura Lihat Dinamika Politik
Ketua Umum Partai Hanura menyatakan partainya belum menentukan sikap politik untuk menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi pemerintah usai putusan MK.
