- REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
VIVAnews - Para hakim menyatakan boikot terhadap referendum atas konstitusi baru yang akan digelar dua minggu lagi. Langkah ini dilakukan menyusul lumpuhnya kerja Mahkamah Konstitusi karena demonstrasi para pendukung Presiden Mohamed Mursi kemarin.
Saat itu, Mahkamah Konstitusi akan membahas legalitas majelis tinggi parlemen dan dewan dalam membentuk konstitusi baru. MK Mesir mengatakan tidak akan melanjutkan pekerjaan sampai mereka tidak lagi mendapat tekanan psikologis dan materi.
Klub Hakim yang merupakan menjadi wadah profesi hakim di Mesir menyatakan boikot dengan tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan referendum. "Kami memutuskan untuk memboikot pengawasan referendum konstitusi yang akan dilaksanakan 15 Desember 2012," kata kepala Klub Ahmed al-Zind, dilansir Reuters.
Mereka mengatakan akan tetap melakukan boikot hingga Presiden Mursi menarik dekrit konstitusional yang kontroversial. Dekrit tersebut diperkirakan akan memperkuat kekuasaan Mursi dan membentuknya menjadi diktator baru Mesir.
"Protes ini adalah respon dari dekrit konstitusional dan akan bertahan sampai dekrit itu dicabut," kata al-Zind lagi.
Namun, al-Zind mengatakan bahwa keputusan Klub Hakim ini tidak mengikat seluruh anggotanya. Wakil Presiden Mahmoud Mekky mengatakan bahwa dia yakin tidak semua hakim akan melakukan boikot.
Dekrit Mursi yang diperkenalkan 22 November lalu memberikan perlindungan hukum bagi parlemen yang yang ditugaskan membuat konstitusi baru. Maksudnya, mereka bebas dari gugatan apapun terkait penyusunan konstitusi.
Mursi membantah dekritnya itu akan membentuknya menjadi diktator baru. Dia mengatakan, dekrit ini hanya berlaku sampai konstitusi baru selesai dibentuk.
Ribuan orang pekan lalu turun ke jalan-jalan di Kairo dan beberapa kota lainnya memprotes keputusan Mursi. Tiga orang tewas dan ratusan lainnya terbunuh dalam demo yang berakhir bentrok dengan aparat tersebut.
Demonstrasi tandingan oleh para pendukung Mursi dari Ikhwanul Muslimin digelar sesudahnya. Sedikitnya 200.000 orang mengikut demonstrasi ini. Ikhwanul Muslimin sebelumnya menunda demonstrasi karena khawatir bentrok dengan kubu yang berseberangan.
Pemprov: Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Bisa Ajukan Keberatan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin mempersilakan warga untuk mengajukan keberatan jika terkena penonaktifan NIK.
