DUNIA

Persis Bandung Galang Donasi untuk Rohingnya

"Warga Rohingya dibantai. Padahal mereka punya hak sebagai manusia."

ddd
Kamis, 2 Agustus 2012, 15:02 Anggi Kusumadewi, Riefki Farandika Pratama (Bandung)
Aksi unjuk rasa mengutuk kekerasan terhadap Muslim Rohingya.
Aksi unjuk rasa mengutuk kekerasan terhadap Muslim Rohingya. (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)

VIVAnews – Sekitar seratus orang yang tergabung dalam pemuda Persatuan Islam Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa, Kamis 2 Juli 2012, untuk mengutuk tragedi kemanusiaan yang menimpa Muslim Ronghya di Myanmar.

Persis Bandung meminta pemerintah Republik Indonesia mengambil sikap tegas terhadap pemerintah Myanmar. “Mereka punya hak yang sama sebagai manusia. Maka kami menyuarakan pembantaian di Myanmar ini,” kata Kordinator Aksi Lapangan, Ridwan Rustandi, di depan Gedung Sate Bandung.

Persis Bandung juga membuka donasi untuk membantu meringankan beban penderitaan Muslim Rohingya. “Kami akan buka tiga posko, dan sumbangan akan diperuntukkan bagi warga Rohingya yang mengalami intimidasi di Myanmar,” ujar Ridwan.

Pemerintah Indonesia sendiri terus mendorong pemerintah Myanmar untuk memperhatikan etnis Muslim Rohingya yang mengalami diskriminasi dan kekerasan. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, Indonesia peduli bukan hanya karena mereka Muslim, tapi juga karena asas kemanusiaan yang ternodai.

“Kami tidak bisa menerima tindakan diskriminatif dan represif terhadap suku minoritas, apapun alasannya. Inti dari kepedulian kita adalah asas kemanusiaan,” ujar Natalegawa. Indonesia juga menyingkapi masalah ini melalui kerangka PBB, Sidang Majelis Umum PBB Komite 3, maupun dalam kerangka Dewan HAM PBB.

Isu Rohingya, lanjut Natalegawa, adalah bagian dari demokratisasi Myanmar yang harus dicarikan solusi. Kepedulian dunia internasional harus ditunjukkan dengan tegas, lugas, dan keras, termasuk menggunakan kekuatan.

“Tapi bukan kekuatan untuk regime change, bukan untuk mengubah pemerintahan, bukan untuk menggulingkan pemerintahan dan melawan para kelompok-kelompok non pemerintah, melainkan untuk memastikan agar masyarakat sipil tidak berdosa dapat dilindungi,” kata Natalegawa.


© VIVA.co.id   |   Share :  
Rating
KOMENTAR
KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com
Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Lowongan
Copyright © 2013 PT. VIVA Media Baru