- REUTERS
VIVAnews - Pada 21 tahun yang lalu, pemimpin Amerika Serikat dan Uni Soviet menandatangani perjanjian bersejarah dalam mengurangi senjata nuklir. Bernama Start (Strategic Arms Reduction Treaty), perjanjian itu berupa komitmen AS dan Soviet mengurangi sepertiga arsenal nuklir masing-masing.
Menurut stasiun berita BBC, Start ditandatangani oleh Presiden George H.w. Bush dari AS dan pemimpin Soviet, Mikhail Gorbachev, di Moskow. Setelah sebelumnya saling bersaing dalam kepemilikan senjata nuklir, bagi AS dan Soviet, perjanjian Start juga merupakan terobosan penting dalam mengakhiri Perang Dingin di antara keduanya.
"Ini adalah langkah maju yang penting dalam mengubur kecurigaan selama setengah abad," kata Bush. Bagi Gorbachev, perjanjian ini juga merupakan proses yang tak terhindarkan lagi bagi kedua negara dalam mengurangi senjata penghancur massal.
Start tercipta setelah melalui perundingan yang sangat berat. Butuh waktu lebih dari sembilan tahun bagi kedua kedua delegasi dalam bernegosiasi. Dalam perjanjian itu, AS dan Soviet berjanji masing-masing mengurangi senjata nuklirnya sebesar 35% selama tujuh tahun sejak Start diberlakukan.
Soviet pun berkomitmen mengurangi kepemilikan rudal balistik berbasis darat sebanyak 50 persen. Sebelum Start, kedua negara juga mengadakan perjanjian pada 1972 dan 1979. Bernama Salt, perjanjian itu membatasi kepemilikan jumlah rudal nuklir jarak jauh.
Perjanjian Start mulai benar-benar berlaku pada Desember 1994. Namun, pengurangan arsenal nuklir sesuai target itu juga membutuhkan proses yang lama. Di sepanjang dekade 1990an, disepakati pula perjanjian Start II dan Start III.
Perjanjian Start I akhirnya kadaluarsa pada 5 Desember 2009. Pada 8 April 2010, Presiden Barack Obama dari AS dan Presiden Dmitry Medvedev dari Rusia menandatangani perjanjian baru bernama New Start di Praha, Ceko. Perjanjian baru itu berlaku pada 26 Januari 2011 setelah diratifikasi parlemen dari masing-masing negara. (eh)
TKN Prabowo-Gibran Yakin MK Tolak Permohonan Anies dan Ganjar
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menolak permohonan perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU)
