Dipecat, Staf KBRI India Ancam Bunuh Diri

VIVAnews - Dua orang staf lokal Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi, India, mengancam akan bunuh diri jika mereka tidak mendapatkan uang pensiun. Keduanya mengaku dipecat oleh KBRI tanpa pemberitahuan dan pesangon, walaupun telah bekerja lebih dari 20 tahun.

Berdasarkan data yang beredar di kalangan jurnalis, termasuk VIVAnews, keduanya yang diketahui bernama Sohan Singh dan Surrender Singh mengadukan nasib mereka kepada Kementerian Luar Negeri India melalui surat tertanggal 30 April 2012.

Bekerja di KBRI selama 27 tahun dan 15 tahun, keduanya mengaku dipecat secara lisan tanpa pemberitahuan tertulis. Mereka kemudian meminta hak-hak mereka dipenuhi jika memang tenaga mereka tidak diperlukan lagi.
 
Namun, hal ini ditolak KBRI. Dalam surat disebutkan bahwa pejabat konsuler bernama Hendra Henny Andries mengatakan bahwa pemerintah India tidak bisa ikut campur urusan KBRI atas dasar kekebalan hukum.

Keduanya mengaku tidak memiliki penghasilan lain selain bekerja di KBRI. Baik Sohan dan Surrender menuntut diberikan dana pensiun hingga usia 60 tahun untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.

"Jika tidak kami akan bunuh diri di depan gerbang utama Kedutaan," tulis keduanya.

Dalam surat dikatakan juga bahwa keduanya dipecat karena disalahkan atas petisi tanggal 5 Mei 2012 yang menuntut kesetaraan upah. Petisi tersebut ditandatangani oleh 44 staf lokal dan diberikan kepada pejabat di India.

Inti dari petisi tersebut adalah mengadukan ketimpangan gaji antara staf lokal dengan staf Indonesia. Disebutkan bahwa staf lokal yang telah bekerja selama 15 dan 30 tahun hanya menerima 25.000 rupee atau sekitar Rp4,2 juta. Sementara, staf Indonesia dengan pangkat lebih rendah bisa mendapatkan bayaran 70 ribu rupee (Rp11,8 juta) hingga 120 ribu rupee (Rp20,2 juta).

Selain gaji kecil, mereka mengeluhkan tidak adanya jaminan kesehatan dan asuransi jiwa. Para staf lokal juga mengatakan bahwa mereka hanya mendapatkan cuti delapan hari per tahun.

KBRI di India Membantah

Dikonfirmasi kebenaran informasi ini, Hendra Henny Andries yang namanya disebut dalam surat, membantah. Dia mengatakan bahwa tidak ada pemecatan, namun habisnya masa kontrak. Menurutnya, kedua staf itu sebenarnya habis kontrak kerjanya pada akhir tahun lalu, namun dibantu perpanjangannya hingga April.

"Tidak benar ada pemecatan, yang ada kontrak berakhir. Ketika pembuatan kontrak, sudah dijelaskan semuanya, termasuk gaji. Ketika kontrak berakhir, mereka seharusnya sudah tahu," kata Henny.

Dia mengatakan bahwa kontrak kerja dibuat berdasarkan hukum di Indonesia karena KBRI masuk ke dalam yurisdiksi tanah air. "Apabila ada dispute dalam kontrak, maka perbedaan pandangan itu diselesaikan di pengadilan Jakarta menggunakan peraturan Republik Indonesia," ujar Henny.

Hal serupa disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta, Michael Tene. Dihubungi VIVAnews, Selasa 12 Juni 2012, Tene mengatakan bahwa pemberhentian para staf sudah sesuai dengan kontrak yang disepakati pada awal pengangkatan.

"Ini bukan hal yang mendadak, dari awal sudah disebutkan. Intinya adalah seluruk staf lokal bekerja berdasarkan kontrak kerja. Di kontrak itu jelas masa kerjanya, hak-hak dan kewajibannya," kata Tene.

Menanggapi ancaman bunuh diri kedua pegawai tersebut, Tene mengatakan bahwa masalah ini akan diselesaikan dengan baik oleh KBRI. "KBRI akan menyelesaikan dengan aturan yang berlaku, dan akan ditangani dengan bijak oleh perwakilan kita," ujar Tene.