- VIVAnews/Harriska Adiati
VIVAnews - Kementerian Luar Negeri Indonesia menolak membayar tunggakan parkir para diplomatnya yang bertugas di New York, Amerika Serikat. Kemlu menyalahkan pemerintah lokal New York yang tidak bisa menyediakan lahan parkir yang cukup.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Triyono Wibowo di Jakarta, Selasa 27 September 2011. Dia mengatakan bahwa ini adalah permasalahan klasik pemerintah New York sejak tahun 80-an. Penderitanya bukan hanya Indonesia, namun semua perwakilan berbagai negara di kota tersebut.
"Kita tidak akan membayar karena ini masalah lama. Kenapa baru sekarang diangkat, masalah ini sudah dari tahun 80-an," kata Triyono.
Triyono mengatakan masalah ini terus timbul akibat pemda New York yang tidak dapat menyediakan lahan parkir yang cukup untuk para perwakilan asing. Sempitnya lahan parkir, lanjut Triyono, memaksa para diplomat untuk memarkir kendaraan mereka di kantor PBB yang letaknya berdekatan dengan Konsulat Jenderal RI.
"Jumlah diplomat kita lebih dari 35, sedangkan di kantor hanya ada satu lahan parkir," kata Triyono.
Seperti dilansir Reuters, Diplomat Indonesia menempati peringkat ketiga pemilik utang denda parkir terbesar di New York, setelah Mesir dan Nigeria, yakni sebesar US$725ribu atau setara dengan Rp6,5 miliar. Triyono mengatakan bahwa utang tersebut bukanlah abodemen parkir, melainkan tiket denda yang menumpuk dan terakumulasi. "Kalau mau dibayar, seharusnya pemda New York berikan lahan yang lebih banyak," tegasnya.
Triyono menjelaskan masalah ini juga sempat mengemuka pada tahun 2000an, tapi tidak muncul ke media. "Mungkin sekarang pemda New York sedang kesulitan keuangan, sehingga mencari tambahan income," ujar Triyono.
Triyono mengajak media dan masyarakat Indonesia untuk tidak menanggapi pernyataan pemerintah New York mengenai utang parkir ini. Jika masalah ini bertambah besar di tanah air, kata Triyono, malah akan membuat pemerintah New York mendapatkan pembenaran atas klaim mereka.
"Di New York ada yang namanya hospitality commitee, biar mereka saja yang urus. Kita di Indonesia diam saja, tidak perlu ikut ribut," katanya. (umi)
Realisasi Penyaluran Bansos oleh Pos Indonesia Kuartal I-2024 Capai 60.562 KPM
PT Pos menegaskan, penyaluran bansos PKH itu tetap dilaksanakan selama bulan suci Ramadhan hingga libur Hari Raya Idul Fitri.
