- AP Photo/ Tertius Pickard
VIVAnews - Perdana Menteri Australia, Julia Gillard, mengusulkan pajak baru yang berguna untuk rekonstruksi dan pemulihan lokasi bencana alam, seperti yang baru-baru ini terjadi di negara bagian Queensland. Namun, oposisi memilih mengurangi anggaran bantuan untuk luar negeri ketimbang menarik pajak baru dari masyarakat.
Menurut kantor berita Associated Press, Kamis 10 Februari 2011, proposal bernama pajak bencana ini diajukan oleh Gillard ke parlemen karena biaya yang akan dikeluarkan negara akan sangat besar. Dia menjelaskan, untuk membangun jalan-jalan yang rusak, jembatan dan infrastruktur lainnya yang rusak akibat banjir di Queensland, negara harus mengeluarkan sedikitnya US$5,6 miliar atau sekitar Rp50 triliun.
Biaya tersebut belum termasuk anggaran yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat angin topan awal Februari lalu. Gillard mengatakan, pajak baru ini akan memberikan pemasukan tambahan ke negara sebesar US$1,8 miliar (Rp16 triliun).
“Dengan komitmen untuk membangun, kami sadar bahwa ini adalah musim termahal yang pernah dialami Australia akibat bencana alam,” ujar Gillard.
Parlemen akan membahas usulan ini dalam beberapa pekan mendatang. Walaupun Partai Buruh pimpinan Gillard tidak lagi jadi mayoritas di parlemen, usulan ini kemungkinan besar akan diterima dengan dukungan dari anggota parlemen independen dan dari partai Hijau.
Jika disahkan, pajak ini akan mulai berlaku pada Juli tahun ini dan berlaku bagi warga yang memiliki penghasilan lebih dari US$50.000 per tahun.
Kubu oposisi, yang dipimpin Tony Abott dari partai Liberal, menilai pajak baru ini sebenarnya tidak perlu. Dia mengatakan yang perlu dilakukan negara adalah memotong beberapa anggaran bantuan luar negeri.
Anggaran yang dipotong diusulkan senilai US$2miliar (Rp17 triliun), termasuk memotong anggaran US$448 juta (Rp4 miliar) untuk dana bantuan pembangunan sekolah di beberapa tempat di Indonesia.
Selain itu, oposisi juga mengusulkan untuk mengurangi anggaran di program energi bersih dan membatalkan beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang belum berjalan. (hs)
Ahmad Syaikhu: PKS dan Nasdem Siap Bersama-sama Membangun Negeri Ini Lebih Baik
Petinggi PKS yang dipimpin Ahmad Syaikhu menyambangi markas Nasdem, Rabu sore tadi.
