- AP Photo/Amr Nabil
VIVAnews - Ketua Komisi I Bidang Pertahanan dan Luar Negeri DPR Mahfudz Siddiq menilai gelombang demonstrasi yang terjadi di Mesir adalah bagian dari demokratisasi yang tidak bisa dihindari oleh rezim otoriter manapun.
"Belajar dari pengalaman di negara-negara lain, rezim penguasa Mesir harus bisa meminimalkan biaya politik dengan tidak melakukan tindakan represif yang masif, baik terhadap rakyat demonstran, politisi, dan media massa," kata Mahfud di Gedung DPR, Senin 31 Januari 2011.
Menurut dia, kekuatan militer Mesir sebaiknya mengambil posisi netral dan tidak terlibat konflik. Dia juga menilai transisi damai melalui pemilu jujur dan adil yang dipercepat bisa jadi solusi krisis Mesir dengan dibentuknya pemerintahan transisional terlebih dahulu.
"Langkah ini bisa menghindari dendam dan konflik politik berkepanjangan," ujarnya.
Jika mampu melewati krisis dengan damai tersebut, Mesir akan jadi model bagus untuk demokratisasi di kawasan Timur Tengah dan Afrika utara.
Sejak Selasa pekan lalu, Mesir bergejolak setelah gelombang aksi unjuk rasa menentang Presiden Hosni Mubarak bentrok dengan aparat keamanan. Sejauh ini, 74 orang dilaporkan tewas. (umi)
Bertemu Airlangga di Jakarta, Bobby: Saya Diundang, Gak Sopan Kalau Tak Datang
Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution kembali menegaskan pertemuan dirinya bersama Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di Jakarta beberapa waktu lalu.
