- Antara/ Eric Ireng
VIVAnews - Sejumlah memo diplomatik Amerika Serikat (AS) dalam empat tahun terakhir mengungkapkan Indonesia gigih melobi agar Washington mencabut larangan pelatihan bagi satuan elit militer Kopassus. Pencabutan ini juga didukung oleh Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Jakarta, yang juga mengingatkan bahwa militer Australia pun telah menjalin hubungan baik dengan Kopassus.
Demikian menurut laman harian Australia, The Age, yang mengklaim mendapat bocoran eksklusif dari WikiLeaks atas memo diplomatik AS menyangkut isu Kopassus itu, Jumat 17 Desember 2010.
Menurut The Age, memo pada April 2007 melaporkan bahwa "mitra Australia kita sering mendorong kami untuk melanjutkan pelatihan dengan Kopassus."
Indonesia, menurut memo lain yang dikirim pada Januari 2010, juga dikabarkan tidak bersedia menerima kunjungan Presiden Barack Obama kecuali Amerika Serikat (AS) mencabut larangan pelatihan bagi satuan elit Kopassus. Pencabutan ini juga dipandang penting untuk melindungi kepentingan Amerika.
Menurut The Age, enam bulan setelah keluar memo itu, AS sepakat melanjutkan latihan dengan Kopassus, setelah dilarang sejak 1999. Kebijakan itu mendapat kritik dari kalangan pembela HAM, karena satuan elit Indonesia itu terlibat dalam pelanggaran HAM, diantaranya kekerasan di Timor Timur dan Papua.
Menurut memo itu, Kedubes AS di Jakarta menilai permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas pencabutan larangan itu harus dipenuhi untuk menjamin militer dan keamanan Indonesia akan melindungi kepentingan Amerika. Termasuk kerjasama dalam perang melawan terorisme.
Memo itu juga menyebut bahwa hubungan militer yang lebih dekat dengan kedua negara akan mendorong reformasi lebih lanjut di tubuh militer Indonesia. "Presiden Yudhoyono [SBY] dan pejabat senior Indonesia lainnya telah menegaskan kepada kami bahwa SBY melihat isu pelatihan Kopassus ini adalah ujian bagi hubungan bilateral. Beliau percaya kunjungan Presiden Obama tak akan sukses, kecuali isu ini diselesaikan sebelum kunjungan," demikian penggalan memo yang dibocorkan WikiLeaks kepada The Age.
Pengamat militer Indonesia dari Australian Defence Force Academy, Clinton Fernandes, menilai memo diplomatik itu menunjukkan para anggota Kongres AS termasuk Senator Patrick Leahy --yang menggagas larangan pelatihan AS dengan Kopassus pada 1999, "belum diberitahu alasan sebenarnya atas keputusan Obama itu."
Keputusan membuka kembali hubungan dengan Kopassus itu juga dikritik oleh Fernandes. "Itu menunjukkan kebohongan tak hanya kepada para korban pelanggaran HAM, namun juga anggota Kongres AS," ujarnya.
Pemprov: Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Bisa Ajukan Keberatan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin mempersilakan warga untuk mengajukan keberatan jika terkena penonaktifan NIK.
