VIVAnews - Negosiator di Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang perubahan iklim berupaya menjembatani jurang antar negara-negara kaya dan miskin terkait pembagian dana dalam memerangi perubahan iklim.
Lumumba Di-Aping dari Sudan, ketua blok 135 blok negara berkembang mengatakan bahwa US$10 miliar per tahun yang diusulkan negara maju untuk membantu negara-negara miskin dalam menanggulangi perubahan iklim, jumlahnya sangat kecil dibanding lebih dari US$1 triliun yang dihabiskan untuk menyelamatkan institusi keuangan.
"Kalau perubahan iklim adalah ancaman terbesar yang dihadapi manusia, lalu mengapa hanya US$10 miliar yang dikeluarkan?" tanya Di-Aping di hari ketiga KTT di Kopenhagen, Denmark, Rabu 9 Desember 2009. "Sepuluh miliar tidak akan cukup untuk membeli peti mati bagi tiap warga di negara berkembang," lanjutnya.
Menteri lingkungan Bangladesh, Hasan Mahmud, mengatakan bahwa negaranya berhak menerima sedikitnya 15 persen dari uang yang akan diberikan negara-negara maju untuk mengatasi perubahan iklim, Rabu 9 Desember 2009. Menurut Mahmud, Bangladesh berlokasi di delta dataran rendah dengan 150 juta orang, mengalami bencana banjir tahunan, angin siklon, dan kekeringan, sehingga banyak orang meninggal atau kehilangan tempat tinggal.
Mahmud menambahkan, 20 persen wilayah pesisir Bangladedh akan tenggelam dan 20 juta orang akan kehilangan tempat bernaung bila level permukaan laut naik satu meter pada 2050. "Dunia sudah tahu bahwa Bangladesh adalah salah satu negara yang paling rapuh terhadap perubahan iklim," kata Mahmud di Dhaka. "Kami pantas menerima jumlah besar dari dana yang akan diberikan negara-negara maju," katanya. (AP)
Polisi Periksa 21 Saksi Terkait Kasus TPPU yang Jerat Ahli Nuklir UGM
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur tengah menyidik dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret ahli nuklir dari UGM.
