VIVAnews - Enam anggota Perhimpunan Negara Asia Tenggara (ASEAN) akan mengurangi sebagian besar tarif perdagangan mulai 1 Januari 2010. Eliminasi tingkat dan jenis tarif merupakan bagian dari realisasi Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA).
Demikian ungkap Sekretaris Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan. Dia mengingatkan bahwa perjanjian AFTA mengikat enam negara, yakni Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Brunei Darussalam.
Pitsuwan mengatakan perjanjian enam negara tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2010. "Pengurangan tarif berproses sejak 1992 lalu dan saat ini masih dalam proses sesuai ketentuan," kata Surin saat memberi penjelasan pers mengenai hasil Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Gedung Sekretarian ASEAN, Jakarta, Senin 9 November 2009.
Surin mengatakan pengurangan tarif merupakan cikal bakal integrasi ekonomi negara-negara ASEAN. Penurunan tarif juga akan mempengaruhi nilai perdagangan intra negara-negara ASEAN. "Saya percaya dan optimistik dalam beberapa tahun ke depan nilai perdagangan intra ASEAN bisa berkembang hingga 30 persen setelah AFTA berlaku," Surin menuturkan.
Setelah perjanjian diantara enam negara berjalan, Sekretariat ASEAN akan memonitor perkembangan dan keluhan yang dihadapi negara-negara pelakunya. "Pemecahannya dibicarakan dalam forum regional," kata Surin.
Pada 1 Januari 2010, semua produk yang termasuk dalam Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Agreements yang meliputi 99,65 persen total tarif di enam negara, 87,2 persen diantaranya merupakan impor intra ASEAN. Pengurangan tarif juga berlaku bagi sekitar 98,86 persen jenis produk dengan kisaran tarif 0-5 persen.
Secara bertahap pengurangan tarif akan berlaku 1-3 persen hingga pemberlakuan AFTA secara menyeluruh pada 2015. Empat negara ASEAN lainnya, akan ikut dalam perjanjian ini pada 2015.
Ternyata SYL Pakai Uang Peras Pejabat Kementan untuk Renovasi Rumah dan Perawatan Keluarga
Mantan ajudan Syahrul Yasin Limpo alias SYL, Panji Hartanto mengungkapkan bahwa bosnya menggunakan uang hasil palak pejabat di Kementerian Pertanian RI untuk merenovasi r
