Mengapa Pendapatan Per Kapita di Asia Tenggara Cukup Timpang

Suasana KTT ASEAN di Brunei Darussalam
Sumber :
  • REUTERS/Bazuki Muhammad

VIVAnews - Meski berada di satu kawasan, ada jurang pemisah yang lebar antara negara-negara di Asia Tenggara. Salah satunya adalah soal pendapatan per kapita. Rentang perbedaan pendapatan per kapita Indonesia, Brunei Darusalam, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand dengan empat negara anggota lainnya yaitu Laos, Vietnam, Kamboja dan Myanmar ternyata cukup jauh.

4 Pria Terkapar Babak Belur di Depan Polres Jakpus, 14 Anggota TNI Diperiksa

Perbedaan yang cukup menyebabkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan di negara-negara ini juga berbeda jauh. 

Semua fakta itu terungkap dalam peluncuran buku berjudul "Narrowing the Development Gap in ASEAN: Drivers and Policy Options" pada Jumat, 17 Mei 2013 di Gedung Sekretariat Jenderal ASEAN, Jakarta Selatan. Salah seorang penulis buku itu, Mark McGillivray, yang juga menjadi profesor di Universitas Deakin di Australia menyampaikan bahwa pendapatan per kapita Singapura di tahun 2011 mencapai US$57.238. Sementara pendapatan per kapita Myanmar berbeda sangat jauh yaitu US$1.246 per tahun.

Perbedaan yang timpang dari segi pendapatan per kapita ini menurut McGillivray disebabkan oleh banyak hal seperti masih kurangnya keterbukaan di bidang perdagangan, kurang pembiayaan di bidang investasi oleh pihak asing dan pembangunan fisik atau infrastruktur yang masih minim.

Rekomendasi

Dalam buku setebal 221 halaman itu McGillivray memberikan 29 rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah negara masing-masing untuk mengurangi ketertinggalan.

"Pemerintah harus mengenali terlebih dahulu apa yang menjadi kekurangan negaranya lalu fokus untuk mencapai pertumbuhan," ujar McGillivray kepada VIVAnews yang menemuinya usai meluncurkan buku tersebut.

Kunci penggerak pertumbuhan yang dimaksud McGillivray antara lain dana fisik, sumber daya manusia, dan pembiayaan sektor pembangunan.

Rekomendasi lain yang ditulis dalam bukunya adalah pemerintah negara yang bersangkutan harus menentukan kunci penggerak pertumbuhan ekonomi dan apa yang ingin dicapai. "Negara harus menargetkan pembangunan infrastruktur agar sukses. Mencapai tingkat pendidikan dan kesehatan yang bagus," tutur McGillivray.

Kemenhub Pastikan Mudik 2024 Lancar, Intip Daerah Tujuan Terbanyak hingga Angkutan Terfavorit
Sidang Lanjutan sengketa perselisihan hasil Pilpres 2024 di MK

Sidang Sengketa Pilpres, MK Pertimbangkan Hadirkan Mensos hingga Menkeu

Kubu 01 dan 03 meminta izin ke MK agar bisa menghadirkan sejumlah menteri dalam persidangan sengketa Pilpres 2024.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024